Sulawesi Tenggara & Ketergantungan Fiskal

Pembiayaan pembangunan dalam era desentralisasi fiskal ini banyak menarik perhatian berbagai kalangan, bukan hanya mereka yang setiap hari bergelut dengan Kebijakan Publik (Public Policy) namun juga kalangan dunia usaha yang menuntut ketersediaan banyak infrastruktur dalam kerangka pengembangan usahanya.

Keuangan Daerah kini menjadi satu locus pengetahuan yang cukup penting terutama dalam kaitanya dengan Desentralisasi Fiskal, Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperbaiki kinerjanya dalam rangka memperkuat posisi keuangannya. Hal mana terlihat dalam penerimaan daerah (revenue) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dimana terlihat pada tahun 2004 64,9 Milyar Rupiah dan pada tahun anggaran 2005 meningkat menjadi 74,06 Milyar Rupiah.

Disisi lain pendapatan yang bersumber dari retribusi pada tahun anggaran 2004 tercatat sebesar 8,02 Milyar Rupiah dan tahun anggaran 2005 tercatat sebesar 10,4 Milyar Rupiah yang terasa masih kurang optimal kontribusinya adalah Hasil BUMD dan penghasilan lain yang dipisahkan yaitu sebesar 5, 8 Milyar untuk tahun 2004 dan turun menjadi 5,4 Milyar pada Tahun Anggaran 2005.

Pada sisi pembelanjaan (expenditure) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih terlihat sangat dominan pada pos belanja aparatur yakni terrekam sebesar 153,7 Miliar Rupiah untuk mata anggaran Belanja Administrasi Umum, dilain pihak pada tahun yang sama namun pada pos Belanja Pelayanan Publik untuk mata anggaran yang sama yakni Belanja Adm.Umum tercatat hanya sebesar 6,3 Milyar.

Dari sisi Investasi juga terlihat angka yang sangat memprihatinkan pada tahun 2006 tercatat hanya 1 Investasi yang dibiayai dari Pemodal Dalam Negeri dan hanya 2 yang berasal dari Investasi Asing, yakni masing masing bergerak dibidang Perkebunan dan Perikanan.

Dana Perimbangan memainkan peranan yang cukup besar dalam struktur anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2004 total dana perimbangan sebesar 256,4 Milyar dan meningkat menjadi 283,9 Milyar pada tahun 2005 dari keseluruhan dana perimbangan tersebut yang memiliki besaran cukup signifikan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yakni 235,2 Milyar Rupiah untuk tahun anggaran 2004 dan pada tahun 2005 sebesar 254,1 Milyar Rupiah.

Bercermin dari besarnya porsi dana perimbangan dalam struktur Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terutama pada tahun pengamatan 2004 dan 2005 menggambarkan posisi keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sangat rentan terutama dikarenakan angka ketergantungan terhadap pemerintah Pusat yang juga sangat tinggi.

Rentan dikarenakan jika terjadi goncangan (bumppy) pada posisi makro ekonomi indonesia yang mengakibatkan gangguan terhadap APBN otomatis juga akan sangat berdampak terhadap kegiatan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Olehnya diperlukan langkah-langkah berani dan cepat dalam kerangka menumbuhkan tradisi BERDIKARI dalam aspek pembiayaan pembangunan, dengan demikian diperlukan inovasi dalam pengelolaan aset-aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar dapat dikonversi menjadi pendapatan (revenue) dengan demikian Pemerintah Provinsi leluasa dalam melaksanakan program-program pembangunannya.

Pada sisi lain upaya tersebut perlu didukung dengan kemampuan legislasi oleh DPRD terutama dalam rangka menyediakan payung hukum bagi aktivitas Pemerintah Provinsi dalam rangka mendorong pertumbuhan penerimaan yang bersumber Pendapatan Asli daerah Sendiri (PADS).